Pengamat Ragu: Propam Berani Beri Sanksi Wakapolri

banner 468x60

Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri Polri oleh sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta. Jenderal bintang tiga itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan Maklumat Kapolri karena diduga turut hadir dalam acara pernikahan eks Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana yang digelar di tengah pandemi virus Corona, atau Covid-19.

Terkait laporan tersebut, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, meragukan Propam Mabes Polri akan menindak lanjuti kasus tersebut. Terlebih, Bambang menilai secara struktural jabatan dan kepangkatan, Gatot merupakan orang nomor dua di institusi Polri. “Saya tak yakin Propam akan bisa memberi sanksi kepada Wakapolri.

Mengingat secara jabatan struktur dan kepangkatan berada dibawahnya,” kata Bambang, Jum’at (17/4/2020). Menurut Bambang, penindakan hukum yang seakan-akan hanya tajam ke bawah, dan tumpul ke atas kerap dipertontonkan ke depan publik.

pula menurutnya dalam kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Wakapolri tersebut. “Dalam Perpres 52/2010 tentang Tata Laksana Struktur Organisasi Polri, Wakapolri memang dipilih dan diangkat oleh Kapolri, makanya yang harus memberi sanksi dalam konteks itu adalah Kapolri sendiri,” ujar Bambang.

Rilis (Ms. Hermanto).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.